Kemenkumham dan Pemprov Riau Bahas Strategi Pembinaan Hukum Daerah

PEKANBARU — Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Riau, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, melakukan kunjungan koordinasi ke Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, Rabu (25/6/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau tersebut membahas berbagai strategi untuk memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkumham Riau dan Pemerintah Provinsi Riau.

Fokus utama diskusi mencakup bidang pembinaan hukum, pengharmonisasian regulasi daerah, serta upaya bersama dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Kakanwil Kemenkumham Riau menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan hukum di daerah.

“Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan baik bersama Pemerintah Provinsi Riau. Kolaborasi yang solid menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola hukum yang efektif, humanis, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Johan Manurung.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam setiap proses penyusunan dan pembinaan hukum.

Menurutnya, sinergi ini harus terus ditingkatkan agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekdaprov Riau, M Job Kurniawan, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Riau.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan terus terbuka dan mendukung upaya pembinaan hukum yang konstruktif dan partisipatif.

“Kami sangat mendukung penguatan sinergi ini, karena pembinaan hukum yang baik akan memberikan dampak luas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terlebih lagi, regulasi yang harmonis menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kunjungan koordinasi ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kerja sama yang lebih intensif antara kedua lembaga, khususnya dalam merancang kebijakan hukum yang adaptif, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Riau. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.