Latest Posts

Sinergi Pemkab dan Kemenag Kampar, Bupati Ahmad Yuzar Tanam Bibit Durian dalam Gerakan Penghijauan Ekoteologi

Wed, 15 Jul 2026 13:32:59 +0700

Salo – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. menghadiri kegiatan Penghijauan Ekoteologi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar bersama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Kampar dan Komunitas Pencinta Lingkungan Kampar di PDTA Gota Sebatang, Desa Salo, Kecamatan Salo, Selasa (15/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Mahadi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kampar, Camat Salo, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Dr. H. Erizon Efendi, S.Ag., M.Pd. beserta jajaran.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bupati Kampar bersama para tamu undangan melaksanakan penanaman bibit pohon durian di halaman PDTA Gota Sebatang.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Agama Kabupaten Kampar atas terselenggaranya kegiatan yang mengusung konsep ekoteologi, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat mulia. Menanam pohon bukan sekadar penghijauan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga serta melestarikan ciptaan Allah SWT,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui gerakan penghijauan seperti ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Ia juga berharap bibit pohon durian yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan yang hijau, bersih, dan lestari.

Di akhir sambutannya, Bupati Kampar mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, Kementerian Agama, penyuluh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Kampar yang asri dan berkelanjutan.

Rakerprov KONI Riau Digelar Malam Ini, Salah Satu Agenda Penetapan TPP Baru Calon Ketua

Wed, 15 Jul 2026 13:32:11 +0700

PEKANBARU – Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) tahunan KONI Provinsi Riau dijadwalkan bakal digelar pada malam ini, Rabu (15/7/2026), bertempat di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru. Pertemuan rutin tahunan yang menjadi wadah evaluasi tertinggi daerah ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh jajaran pengurus KONI Pusat untuk membahas program kerja serta laporan pertanggungjawaban program kerja tahun 2025 lalu.

Wakil Ketua I KONI Riau, Khairul Fahmi, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan malam nanti adalah merumuskan program kerja tahun 2026 serta membahas penerimaan anggota baru yang sudah mendaftar dan lolos proses verifikasi. Selain itu, agenda krusial lainnya yang menjadi sorotan adalah penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Riau untuk periode masa bakti 2026–2030.

Langkah pembentukan ulang tim ini terpaksa diambil lantaran masa tugas keanggotaan TPP bentukan tahun 2025 lalu dinyatakan telah habis dan SK kepengurusannya resmi dicabut. Penghapusan legalitas TPP lama ini menyusul adanya keputusan perpanjangan kepengurusan KONI Riau oleh KONI Pusat, serta fakta bahwa sebagian besar personel tim lama sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan di tingkat KONI daerah maupun Pengprov Cabor.

Beberapa nama di pengurusan TPP lama yang posisinya telah kedaluwarsa di antaranya mantan Ketua KONI Pekanbaru M. Yasir, mantan Ketua Pengprov Cabor Bowling Henrico Bakhtiar, serta perwakilan Cabor Panjat Tebing Yudhi Muis. Khairul Fahmi menegaskan bahwa struktur TPP yang baru nanti akan dikembalikan sesuai pakem organisasi, yang terdiri dari 2 unsur KONI Riau, 1 unsur KONI Kabupaten/Kota, dan 2 unsur Pengprov Cabor.

"Pembentukan ketua dan anggota TPP yang baru malam ini harus diisi wajah baru, bukan orang lama. Tim lama sudah tidak mungkin dipaksakan lagi karena masa jabatan mereka sebagai ketua KONI daerah dan cabor sudah habis. Kami mengimbau kepada seluruh pengurus daerah dan cabor agar kita tertib mengikuti aturan sesuai arahan dari KONI Pusat," jelas Khairul Fahmi.

Menyinggung perihal bursa pendaftaran, Fahmi memaparkan bahwa persyaratan baku bagi bakal calon ketua umum yang ingin maju harus mengantongi modal dukungan riil dari 4 KONI Kabupaten/Kota serta 18 Pengprov Cabor. Persyaratan tersebut mengacu pada standar regulasi baku yang lazim dijalankan dalam pemilihan di tingkat KONI pusat maupun provinsi lainnya di Indonesia.

KONI Riau berharap TPP baru yang terbentuk malam nanti bisa segera menyusun draf rancangan dan pedoman teknis pendaftaran secara objektif dan transparan. Langkah ini dinilai penting demi menjaga independensi proses pemilihan ketum baru serta mengantisipasi adanya celah intervensi dari pihak luar yang sengaja menguntungkan salah satu calon tertentu.

Sebagaimana diketahui, polemik ini mencuat setelah KONI Pusat mengeluarkan SK Nomor 37 Tahun 2026 tertanggal 16 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. SK tersebut memperpanjang masa jabatan kepengurusan KONI Riau periode 2022–2026 selama 6 bulan kedepan (April–September 2026) demi menjamin roda organisasi dan agenda nasional tetap berjalan lancar di tengah perselisihan internal TPP lama yang belum tuntas.

Diskominfotik Riau: EPSS Jadi Instrumen Tingkatkan Kualitas Statistik Sektoral

Tue, 14 Jul 2026 13:31:13 +0700

PEKANBARU - Penyelenggaraan statistik sektoral menjadi suatu pilar penting dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data yang berkualitas dinilai menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, merencanakan program, hingga mengevaluasi hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah Provinsi Riau melalui pelaksanaan tahapan interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Tahapan ini menjadi bagian dari proses penilaian untuk memastikan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemprov Riau sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan pelaksanaan EPSS merupakan momentum penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola statistik sektoral. Menurutnya, keberhasilan evaluasi tidak terlepas dari sinergi seluruh perangkat daerah dan dukungan BPS sebagai pembina data statistik.

"Kami menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerjasama seluruh pihak dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Riau. EPSS merupakan instrumen penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral," kata Kadis Kominfotik Riau, Supriyadi di RCC Pekanbaru, Selasa (14/07/2026).

Dijelaskan, EPSS bukan hanya sebatas proses penilaian. Lebih dari itu, evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data guna mendukung pembangunan yang lebih efektif dan terukur.

"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, EPSS bukan sekedar penilaian tetapi merupakan bagian dari upaya memujukkan tata kelola yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berbasiskan data. Berdasarkan hasil EPSS, Pemerintah Provinsi Riau telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari nilai indeks pembangunan statistik Provinsi Riau yang meningkat yang semula pada tahun 2023 dari 2,14 atau berpredikat cukup, telah berkembang menjadi 2,73 dengan predikat baik pada tahun 2024," jelasnya.

Diterangkan, peningkatan indeks tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah bersama BPS Provinsi Riau dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia. Karena itu, tahapan interview diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah.

"Capaian ini merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah serta juga dukungan dari BPS selaku pembina data statistik serta komitmen seluruh pihak di dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Riau. Melalui tahapan interview ini, kami berharap tim penilai badan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau," terangnya.

Selain memaparkan capaian yang telah diraih, Pemprov Riau juga membuka ruang terhadap berbagai masukan dari tim penilai. Rekomendasi yang diberikan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada tahun-tahun mendatang.

"Kami juga mengharapkan masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di masa mendatang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, mengungkapkan bahwa interview merupakan salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan EPSS Tahun 2026. Pada tahap ini, tim penilai melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang telah disusun oleh pemerintah daerah beserta dokumen pendukungnya.

"Dalam rangkaian pelaksanaan EPSS tahun 2026, yaitu tahapan penilaian interview. Sebagaimana kita ketahui bahwa interview merupakan tahapan dimana tim penilai badan melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung pada tim penilai internal untuk meyakinkan validitas serta kesesuaian antara hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan dengan kriteria tingkat kematangan dan bukti dukung yang disampaikan," ungkapnya.

Menurutnya, interview tidak sekadar menjadi proses administrasi melainkan ruang untuk memperkuat kualitas hasil evaluasi melalui diskusi. Hingga, pendalaman terhadap setiap indikator penilaian yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

"Pada tahapan ini juga akan dilakukan diskusi dan penyampaian penjelasan apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap suatu indikator. Oleh karena itu, saya memandang bahwa tahapan ini bukan sekedar formalitas, bukan juga sekedar tanya jawab, dan bukan sekedar proses administrasi semata. Lebih dari itu, interview merupakan ruang untuk melakukan klarifikasi, pendalaman, sekaligus penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri yang telah disusun," katanya.

Asep menilai keberhasilan EPSS hanya dapat dicapai melalui komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Ia berharap semangat kerja sama yang telah terbangun dapat terus dipertahankan sehingga setiap tahapan evaluasi mampu menghasilkan perbaikan nyata terhadap kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Riau.

"Keberhasilan EPSS tentu bukan merupakan hasil kerja satu pihak saja. Ini bukanlah tugas yang ringan, dibutuhkan komitmen, kerjasama, keterbukaan, dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terlibat agar setiap tahapan dapat berjalan dengan optimal. Saya berharap semangat kolaboratif ini terus dapat kita jaga selama proses interview berlangsung. Sehingga setiap masukan dan pembahasan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 13:30:19 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

MMP Berharap Aparat Segera Turun Tangan Usut Dugaan Aktivitas Alat Berat

Tue, 14 Jul 2026 15:06:04 +0700

KAMPAR, RIAU – Polemik dugaan aktivitas alat berat di jalur menuju Kampung Pematang Panjang, yang berada di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling, Kabupaten Kampar, terus bergulir. Perkembangan terbaru ini menjadi sorotan setelah Tim Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) mengaku mendapat intimidasi saat melakukan patroli dan pengawasan di lokasi.

Peristiwa tersebut bermula ketika Tim MMP menerima informasi adanya aktivitas excavator yang diduga digunakan untuk memperbaiki badan jalan menuju permukiman di kawasan konservasi. Senin (13/07/2026), Tim kemudian turun ke lapangan untuk melakukan patroli, pendokumentasian, serta memastikan aktivitas tersebut.

Namun, saat berada di lokasi, tim mengaku dihadang oleh sekelompok orang. Situasi di lapangan disebut sempat memanas ketika Tim MMP meminta operator menghentikan sementara aktivitas alat berat hingga status pekerjaan dan legalitas kegiatan dapat dipastikan oleh instansi yang berwenang.

Menurut keterangan Tim MMP, tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap kawasan konservasi agar tidak terjadi aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan kawasan hutan.

Di sisi lain, pihak masyarakat Kampung Pematang Panjang sebelumnya menyampaikan bahwa perbaikan jalan dilakukan sebagai bentuk gotong royong untuk membuka akses transportasi warga yang selama ini mengalami kesulitan. Klaim tersebut masih menunggu klarifikasi dan verifikasi dari pemerintah maupun instansi terkait.

Peristiwa dugaan intimidasi terhadap Tim MMP pun memunculkan perhatian publik. Sejumlah pihak meminta aparat penegak hukum, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi, termasuk memastikan apakah aktivitas alat berat berada di dalam kawasan konservasi dan memiliki dasar hukum yang sah.

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Provinsi Riau yang menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk harimau sumatera. Kawasan ini sebelumnya juga beberapa kali menjadi lokasi penindakan terhadap dugaan perambahan hutan, pembukaan lahan, maupun penggunaan alat berat secara ilegal.

Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (14/07/2026), belum terdapat pernyataan resmi dari BBKSDA Riau maupun aparat penegak hukum terkait hasil pemeriksaan atas dugaan aktivitas alat berat tersebut maupun laporan mengenai dugaan intimidasi terhadap Tim MMP. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat keterangan dari seluruh pihak terkait sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dari Riau ke Istana, Rizqy dan Arifa Bidik Posisi Terbaik Pengibar Bendera Nasional

Mon, 13 Jul 2026 15:33:01 +0700

PEKANBARU – Suasana khidmat sekaligus hangat menyelimuti ruang kerja Wakil Gubernur Riau pada Senin (13/7/2026). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi melepas keberangkatan dua orang pelajar terbaik yang terpilih sebagai Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) Tingkat Pusat utusan Provinsi Riau. Keduanya akan segera bertolak menuju Jakarta untuk bergabung dalam pemusatan latihan nasional menjelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.

Dua potret generasi muda yang mengenakan seragam putih abu-abu tersebut adalah Rizqy Aditya Siregar dan Arifa Rahma Maulydha. Rizqy merupakan siswa berprestasi dari MAN Insan Cendekia Kabupaten Siak, sementara Arifa adalah siswi tangguh dari SMAN 1 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Keberangkatan mereka ke ibu kota tidak hanya membawa nama baik keluarga dan sekolah, tetapi juga memikul harapan seluruh masyarakat Bumi Lancang Kuning.

Bagi Rizqy Aditya Siregar, kelulusannya ini mencatatkan tinta emas tersendiri yang sangat emosional. Ia tercatat sebagai putra daerah pertama dalam sejarah Kabupaten Siak yang berhasil menembus ketatnya seleksi Paskibraka hingga ke tingkat nasional. Remaja ini mengaku bahwa pencapaian luar biasa tersebut memicu motivasi besar di dalam dirinya untuk membuktikan bahwa anak daerah mampu bersaing di panggung tertinggi.

"Sebagai utusan dari Kabupaten Siak dan menjadi yang pertama dalam sejarah menembus Istana Negara, saya sangat bangga sekali. Saya bisa membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu menjadi yang terbaik. Motivasi ini sesuai amanat orang tua agar saya harus lebih baik dari mereka, dan hal itu yang saya tanamkan hingga saat ini," ujar Rizqy dengan nada optimis.

Di balik seragam sekolah yang dikenakannya, tersimpan cerita tentang disiplin baja yang telah ia lalui selama berbulan-bulan. Rizqy harus menjalani rutinitas fisik yang menguras tenaga setiap pagi hari, dilanjutkan dengan pendalaman materi wawasan kebangsaan pada malam hari. Semua kerja keras membagi waktu antara kewajiban akademis sekolah dan porsi latihan berat itu ia lakukan demi satu tujuan, yaitu tidak mengecewakan Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak.

Kisah perjuangan yang tidak kalah sarat pengorbanan juga dituturkan oleh Arifa Rahma Maulydha. Bagi siswi asal Indragiri Hilir ini, setiap jengkal tahapan seleksi yang dilalui merupakan ujian kesabaran dan mental yang sesungguhnya. Proses panjang tersebut harus ia merangkak dari bawah, dimulai dari tingkat sekolah, berlanjut ke tingkat kecamatan dan kabupaten, hingga akhirnya mampu mengeliminasi pesaing tangguh di tingkat provinsi.

"Persiapan yang saya lakukan mencakup tes fisik, mental, dan wawasan kebangsaan. Menurut saya, menjadi seorang Paskibraka bukan hanya soal baris-berbaris yang sempurna, namun juga harus dilengkapi dengan wawasan yang luas. Ketika nama saya diumumkan lolos ke tingkat nasional untuk mewakili Riau di Senayan, saya sangat tidak menyangka, bahagia, dan bangga," ungkap Arifa penuh syukur.

Kini, setelah gerbang menuju Istana Negara telah terbuka lebar, Arifa telah menetapkan target personal berikutnya dalam prosesi sakral pengibaran bendera nanti. Siswi SMAN 1 Keritang ini menggenggam erat satu impian tertinggi yang menjadi dambaan setiap capaska putri di Indonesia. Dengan persiapan matang yang sudah dikantonginya, Arifa berharap dapat tampil maksimal selama masa karantina pusat agar bisa dipercaya mengisi posisi prestisius sebagai pembawa baki bendera pusaka.

Bupati Kampar Hadiri Pengecekan Personel dan Peralatan Penanggulangan Karhutla Bersama Kapolri di SPN Polda Riau

Wed, 08 Jul 2026 15:32:15 +0700

Tambang – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. turut menghadiri kegiatan pengecekan personel sekaligus peralatan dalam penanganan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dilaksanakan di Gedung SPN Polda Riau, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Rabu (08/07/2026).

Pengecekan kesiapan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, para Pejabat Utama Polri, BPBD Provinsi Riau, Basarnas, BNPB, Manggala Agni, unsur Forkopimda, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Selain melakukan pengecekan personel dan peralatan, Kapolri juga menyerahkan bantuan sarana, prasarana dan alat berat untuk mendukung penanganan Karhutla di wilayah Polda Riau, yakni 50 unit portable breathing apparatus, 2 unit Wontech Portable WiFi, 10 unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 CC, 1 unit ekskavator Hitachi 110F Tahun 2026, serta 20 unit mesin pompa air.

Dalam arahannya, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran agar mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau melalui sinergi seluruh stakeholder.

“Tadi kita cek satu per satu, dan Alhamdulillah saya lihat bahwa seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, perusahaan-perusahaan swasta, dan seluruh kekuatan yang ada, semuanya bersatu. Dan ini tentunya yang kita butuhkan untuk menghadapi potensi Karhutla,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan, berdasarkan laporan BPBD hingga saat ini telah terdeteksi sekitar 15 ribu hotspot. Setelah dilakukan pendalaman, terdapat sekitar 329 titik api yang memerlukan penanganan dengan luasan mencapai kurang lebih 15.000 hektare.

Menghadapi ancaman El Nino dan puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September, Kapolri meminta seluruh personel untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memastikan seluruh peralatan penanggulangan Karhutla dalam kondisi siap digunakan.

“Karena memang di Riau ini kebakaran hutannya berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Jadi ada dua kali potensi kebakaran hutan, dan salah satunya yang kita hadapi adalah di bulan Juli, Agustus, mungkin sampai September,” tegas Kapolri.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus memperkuat kesiapan personel maupun sarana pendukung sehingga penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu.

Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat, Polri, TNI dan seluruh instansi terkait dalam mengantisipasi serta menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Ahmad Yuzar, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam meminimalisir terjadinya Karhutla di Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus memperkuat koordinasi bersama BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dalam meningkatkan upaya pencegahan.

Pemkab Kampar dan Pemkab Lima Puluh Kota Perkuat Sinergi Bahas Penanganan Batas Wilayah dan Tambang Emas Ilegal

Fri, 10 Jul 2026 15:31:15 +0700

Lima Puluh Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di kawasan perbatasan kedua daerah, khususnya terkait penegasan batas wilayah serta penanganan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Jumat (10/7/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan sebagai bentuk keseriusan kedua pemerintah daerah dalam membangun kerja sama lintas wilayah demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Camat Koto Kampar Hulu Ahmad Begab, Danpos Koramil Koto Kampar Hulu Sersan Mayor Mulyadi, perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar Tangkas, serta jajaran terkait. Dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hadir langsung Bupati H. Safni, didampingi Sekretaris Daerah Herman Azmar beserta jajaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam pembahasan tersebut, kedua pemerintah daerah menyoroti persoalan batas administrasi wilayah antara Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, dengan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kejelasan batas wilayah dinilai sangat penting sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas di kawasan perbatasan.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian bersama adalah masuknya alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan perbatasan, terutama di wilayah Kampung Gelugur, Koto Tongah, dan Tanjung Jajaran.

Aktivitas tersebut dinilai telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, khususnya pencemaran daerah aliran sungai yang airnya mengalir hingga ke wilayah Rantau Larangan, Kabupaten Kampar.

Meskipun lokasi aktivitas pertambangan berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Kampar, dampak kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas air sungai turut dirasakan oleh masyarakat Kampar yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup, aktivitas pertanian, maupun kebutuhan sehari-hari dari aliran sungai tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius kedua pemerintah daerah karena menyangkut keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan koordinasi lintas kabupaten, lintas provinsi, serta dukungan pemerintah pusat. Hal ini mengingat adanya kawasan hutan, aspek kewenangan, serta persoalan penegasan batas wilayah yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan maupun penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di kawasan perbatasan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan membangun kerja sama yang lebih luas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Banyak hal yang harus kita kerja samakan ke depan. Kita harus saling mengisi, saling mendukung, dan saling memberikan manfaat demi kemajuan kedua daerah serta kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Kampar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si. menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Senada dengan itu, Bupati Lima Puluh Kota H. Safni menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan kebersamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan. Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap mata pencaharian dan sumber ekonomi masyarakat.

Ia berharap sinergi yang telah dibangun antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Kabupaten Kampar dapat terus ditingkatkan melalui langkah-langkah nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga penanganan persoalan perbatasan dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi dalam menyusun langkah-langkah strategis, meliputi penyelarasan data batas wilayah, koordinasi terkait status kawasan hutan, peningkatan komunikasi antarinstansi, serta mendorong penanganan terpadu terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Melalui komitmen bersama ini diharapkan tercipta kepastian batas wilayah, meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap aktivitas ilegal, terjaganya kelestarian lingkungan hidup, serta terlindunginya kepentingan masyarakat di kawasan perbatasan. Sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga diharapkan menjadi contoh kolaborasi antardaerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Tegaskan Komitmen Dukung Program Strategis Nasional

Mon, 13 Jul 2026 15:30:19 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Media Center Pemerintah Kabupaten Kampar, Senin (13/07/2026). Agenda rakor kali ini dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga ikan segar, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan agenda strategis nasional.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut mengikuti dari Pemerintah Kabupaten Kampar, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta memanfaatkan Portal Resmi DTSEN sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Usai mengikuti rakor, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program-program strategis nasional.

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi berjalan optimal, memanfaatkan DTSEN, serta mendukung penuh percepatan Program 3 Juta Rumah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ahmad Yuzar.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kampar untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, serta bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Siap Pecahkan Rekor MURI, Pemko Gelar 12.000 ASN Mengaji Tutup Kegiatan HUT ke-242 Pekanbaru

Fri, 03 Jul 2026 15:29:18 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menggelar ASN Mengaji di Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru, Sabtu (4/7/2026) malam. Agenda ini akan menjadi penutup dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Pekanbaru.

Plh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Syamsuwir, mengatakan Pemko Pekanbaru juga menargetkan agar agenda ini kembali memecahakan Rekor MURI. Dimana, ada sekitar 12.000 ASN Pemko Pekanbaru yang akan berpartisipasi dalam pengajian tersebut.

"Kita menargetkan ASN Mengaji untuk memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan peserta ASN terbanyak se-Indonesia. Ada 12.000 ASN akan ikut mengaji di agenda ini," ujarnya usai memimpin rapat persiapan ASN mengaji di ruang rapat MPP Pekanbaru, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, belasan ribu ASN tersebut akan membacakan surah Al-Mulk. Kemudian, agenda ajan ditutup dengan tabligh akbar bersama Ustadz Das'ad Latif.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru sudah mematangkan persiapan yang diperlukan. Masyarakat juga diundang untuk dapat menyaksikan agenda ini secara terbuka.

"Kegiatannya dimulai setelah mahgrib, dan kami perkirakan ribuan masyarakat akan datang menyaksikan acara ini. Kita sudah matangkan semua persiapan dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait keamanan, lalulintas dan sebagainya," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Raih Rekor MURI, 9.184 ASN Serentak Baca Surah Al-Mulk di Masjid An Nur

Sun, 05 Jul 2026 15:28:40 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas rekor pembacaan Surah Al-Mulk oleh aparatur sipil negara (ASN) terbanyak di Indonesia. Sebanyak 9.184 ASN mengikuti pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak di halaman Masjid An Nur.

"Pada malam ini kita menjadi saksi sekaligus pelaku dari sebuah kegiatan yang luar biasa, yakni pembacaan Surah Al-Mulk oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal yang ditetapkan panitia sebanyak 5.000 ASN. Namun, jumlah peserta yang tercatat mencapai 9.184 ASN," kata Perwakilan MURI Andre Purwandono, Sabtu (4/7/2026).

Ia berharap rekor tersebut tidak sekadar menjadi pencapaian seremonial, melainkan menjadi ikhtiar bersama agar Kota Pekanbaru semakin maju, sejahtera, aman, dan semakin dicintai masyarakatnya.

Sebagai bentuk apresiasi, MURI menyerahkan piagam penghargaan dan medali rekor kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru atas keberhasilan tersebut.

"Saya juga berterima kasih kepada seluruh ASN Pemko Pekanbaru dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pembacaan Surah Al-Mulk sebagai ungkapan rasa syukur pada peringatan Hari Jadi ke-242 Pekanbaru," ujar Andre.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan, gagasan untuk memecahkan rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk berasal dari istrinya, Sulastri. Rangkaian Hari Jadi ke-242 Pekanbaru tahun ini ditutup dengan tabligh akbar yang mengedepankan kegiatan bernilai religius dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Tahun ini, seperti tahun sebelumnya, kami tidak memperbanyak kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Kami memilih kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam," katanya.

Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Ustaz Da'as Latif yang bersedia hadir dan memberikan tausiah di hadapan ribuan masyarakat Pekanbaru. Pemilihan Surah Al-Mulk memiliki makna mendalam sebagai pengingat bahwa seluruh kekuasaan, jabatan, dan amanah merupakan milik Allah SWT.

"Jabatan yang kami emban, baik sebagai wali kota, wakil wali kota maupun seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru, adalah amanah dari Allah SWT. Karena itu, Surah Al-Mulk mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Pemko Pekanbaru Gelar Bimtek DTSEN Bagi Operator Puskessos

Tue, 07 Jul 2026 15:28:01 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggelar bimbingan teknis (bimtek) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di 83 kelurahan di wilayah setempat, Selasa (7/7/2026).

Bertempat di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), bimtek dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Junaedy, serta para camat dan lurah se-Kota Pekanbaru.

Usai membuka kegiatan, Wawako Markarius menyampaikan bahwa bimtek DTSEN bagi operator Puskessos berfokus pada pemutakhiran data di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial.

"Hari ini kita melakukan bimtek untuk para petugas operator pelaksana teknis kesejahteraan sosial. Bimtek ini diikuti 196 peserta dari 83 kelurahan. Bimtek ini untuk memperbarui dataset," ungkapnya.

Dengan adanya bimtek, kata Wawako Markarius, Pemko Pekanbaru berharap para operator bisa bekerja lebih maksimal guna memperbarui data di DTSEN untuk memastikan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.

"Kita inginnya pembaruan data ini tidak lagi per tahun, karena perubahan sosial ini terjadinya harian. Untuk itu, minimal per bulan kita bisa update," ucapnya.

"Karena ada orang yang sudah pindah, melahirkan, ada yang meninggal dan lainnya. Makanya kita perlu ini senantiasa diperbarui, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ulas Wawako Markarius.

Ke depannya, lanjut Wawako Markarius, bansos yang diberikan pemerintah mesti tersampaikan kepada warga yang berhak menerimanya.

"Jangan sampai orang yang membutuhkan, tapi tidak kebagian. Sementara orang yang mungkin sudah mampu, tapi mereka masih mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.

Untuk itu, Wawako Markarius berpesan kepada seluruh operator Puskessos di 83 kelurahan agar serius dalam mengikuti bimtek DTSEN yang ditaja Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut.

"Sehingga data yang dihasilkan betul-betul data yang up-to-date dan dapat dipertanggung jawabkan. Makanya kita gelar bimtek ini supaya mereka kerjanya benar, sehingga data yang dihasilkan juga benar," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Pekanbaru Junaedy menjelaskan bahwa pihaknya bertugas mengkoordinir pemutakhiran data DTSEN oleh operator Puskessos di aplikasi SIKS-NG Kemensos.

"Sesuai arahan pak wawa (Wawako Markarius) tadi, pemutakhiran data di setiap kelurahan ini targetnya bagaimana data yang dikirim ke aplikasi Kemensos bisa lebih akurat," tegasnya.

Dengan demikian, terang Junaedy, nantinya tidak ada lagi warga yang ekonomi mampu tapi masih tetap menikmati bansos dari pemerintah.

"Dalam artian, bagi yang tidak mampu memang harus mendapat bantuan. Kemudian yang mampu tidak diberikan bantuan lagi. Itu lah harapannya dengan bimtek ini, dalam rangka penanganan kemiskinan di Kota Pekanbaru," pungkasnya.

Pekanbaru Menuju Zero Anak Stunting, Pemko Pastikan Intervensi Berlanjut

Wed, 08 Jul 2026 15:26:40 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi anak-anak di kota ini yang mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi

Wako Agung menyebut bahwa intervensi kasus stunting di Kota Pekanbaru terus berlanjut. Melalui kolaborasi lintas sektoral, pemberian asupan gizi, serta bantuan orang tua asuh bagi keluarga beresiko.

"Tidak boleh ada anak Pekanbaru yang gizinya kurang, harus lengkap. Zero anak stunting," kata Wako Agung, Rabu (8/7/2026).

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggandeng badan usaha dalam pemenuhan gizi anak yang alami stunting. Mereka bisa mendonasikan anggarannya untuk memberikan asupan gizi kepada anak sampai terbebas dari stunting.

Masyarakat bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan memberikan donasinya kepada anak yang alami stunting.

Pada tahun 2025 saja, hasil dari pendataan yang dilakukan pemerintah kota dibantu kader Posyandu, ada ribuan balita yang alami stunting atau gizi buruk.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemko Pekanbaru segera mendistribusikan asupan vitamin serta makanan tambahan bagi anak-anak yang teridentifikasi stunting.

"Kita targetkan Pekanbaru bisa zero stunting. Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh," pungkasnya.

Wako Dukung Pembukaan Kembali Rute Penerbangan Langsung Pekanbaru- Bandung

Thu, 09 Jul 2026 15:26:04 +0700

PEKANBARU - Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, rencananya beroperasi kembali pada 17 September 2026 mendatang. Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik rencana tersebut.

Agung mendukung rencana beroperasinya kembali bandara itu agar bisa membuka kembali rute penerbangan Pekanbaru-Bandung.

Apalagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi menjalin kerjasama dengan Pemko Bandung. Keduanya sudah melakukan penandatangan nota kesepahaman di Bandung.

Agung sudah menyatakan dukungan terhadap rencana beroperasinya kembali bandara tersebut kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan mendorong pembukaan kembali rute penerbangan langsung dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru menuju ke Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

“Kami menyambut baik dibukanya kembali Bandara Husein Sastranegara," paparnya, Kamis (9/7/2026).

Pemko Pekanbaru bersama Pemko Bandung berencana mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan. Mereka mengusulkan adanya rute langsung Pekanbaru–Bandung maupun Bandung–Pekanbaru.

Dirinya menilai penerbangan langsung akan mempermudah mobilitas masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, wisatawan maupun aparatur pemerintah. Apalagi di saat yang sama konektivitas tersebut akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang.

“Bandung merupakan pusat pendidikan, ekonomi kreatif, perdagangan, dan pariwisata. Dengan akses yang semakin mudah, peluang kerja sama di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, UMKM, ekonomi kreatif, kesehatan, hingga pelayanan publik akan semakin besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua kota,” ulasnya.

Selain itu, Pekanbaru juga diprediksi bakal memperoleh manfaat dengan meningkatnya kunjungan masyarakat dari Jawa Barat. Nantinya akan berdampak pada sektor perhotelan, kuliner, hiburan, penyelenggaraan event, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

"Selain sektor pariwisata, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat rantai pasok perdagangan antara Sumatera dan Jawa. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, distribusi barang dan mobilitas pelaku usaha diyakini menjadi lebih efisien sehingga meningkatkan daya saing ekonomi kedua daerah," harapnya.

Jadi Ancaman Non-militer, Pemko Pekanbaru Tegaskan Berantas LGBT

Fri, 10 Jul 2026 15:24:48 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menegaskan upaya dalam memberantas perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Upaya pencegahan dini dilakukan agar ancaman LGBT ini dapat diminimalisir.

Apalagi Presiden RI, Prabowo Subianto telah menetapkan LGBT sebagai ancaman negara non-militer. Pemko Pekanbaru sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk memberantas perilaku menyimpang ini.

"Bulan lalu kita sudah koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk ini. Program - program sedang berjalan," kata Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, Pemko Pekanbaru dan sejumlah stakeholder komitmen dalam memberantas LGBT ini. Pemerintah kota juga sudah menyiapkan sejumlah program untuk antisipasi perilaku menyimpang ini.

Baik mulai dari pembinaan, penyuluhan hingga penindakan. Markarius mengaku melibatkan banyak pihak untuk menerangi LGBT ini.

"Kemarin juga saya sudah suruh Satpol PP Pekanbaru untuk melakukan penertiban-penertiban tempat yang beresiko terjadinya penularan HIV/AIDS, dan tindak asusila LGBT, apalagi bapak presiden sudah menetapkan LGBT sebagai ancaman nasional," jelasnya.

Ia menilai, perilaku menyimpang ini juga menjadi salah satu penyumbang kasus HIV dan AIDS di Pekanbaru.

"Kami juga mengundang para mubaligh, organisasi dakwah agar mereka dapat aktif membantu kita dalam pembinaan masyarakat, khususnya membahas materi tentang LGBT di masjid -masjid dan dalam khutbah Jum'at," pungkasnya.

Jalan Pembangunan Rampung Diaspal, Jadi Jalur Alternatif yang Lebih Nyaman

Fri, 10 Jul 2026 15:24:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Salah satu yang telah selesai dikerjakan adalah pelapisan ulang (overlay) di Jalan Pembangunan, yang kini kembali mulus dan nyaman dilalui warga.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah, Jumat (10/7/2026), mengatakan, Jalan Pembangunan merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Jalan Tuanku Tambusai menuju kawasan Sukajadi. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, mobilitas warga di kawasan itu diharapkan menjadi lebih lancar.

"Pengerjaan overlay Jalan Pembangunan telah rampung. Jalan ini merupakan jalur alternatif dari Jalan Tuanku Tambusai menuju kawasan Sukajadi," ujarnya.

Proses pengaspalan sengaja dilaksanakan pada dini hari. Hal ini guna meminimalkan gangguan terhadap aktivitas lalu lintas. Dengan demikian, pekerjaan dapat berlangsung lebih efektif tanpa menghambat mobilitas warga pada siang hari.

"Perbaikan Jalan Pembangunan merupakan hasil kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari PT HK dan PT HKI," ungkap Edu, sapaan akrabnya.

Selain Jalan Pembangunan, Dinas PUPR juga tengah melaksanakan sejumlah pekerjaan perbaikan jalan di lokasi lain. Saat ini, overlay sedang berlangsung di Jalan Melati, sementara Jalan Rambutan memasuki tahap pengecoran beton.

"Kami mengimbau warga agar berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya kelancaran lalu lintas selama proyek berlangsung," ucap Edu.

Beri Kemudahan Akses Transportasi Bagi Pelajar, Wako Pekanbaru Sediakan Bus Sekolah Gratis

Mon, 13 Jul 2026 15:23:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis pada Senin (13/7/2026).

Operasional bus sekolah gratis ini juga bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho untuk memudahkan akses transportasi bagi pelajar.

Pada tahap awal layanan bus sekolah gratis melayani tujuh sekolah yang berada di sepanjang rute yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan program Bapak Wali Kota Agung Nugroho yang mulai dijalankan oleh Dishub pada hari pertama masuk sekolah. Kami berharap layanan ini dapat membantu para pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya," kata Masykur.

Ia menjelaskan, dua unit bus sekolah dioperasikan setiap hari dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang.

Titik awal dan akhir perjalanan berada di SMP Madani. Rute yang dilalui bus dimulai dari Jalan Sudirman (SMP Madani), kemudian menuju Harapan Raya, Kulim, Hangtuah, Pasar Lima Puluh, hingga kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah, mengatakan para pelajar dapat menaiki bus di halte-halte terdekat yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Menurutnya, layanan ini melayani sejumlah sekolah, yakni SMPN 1, SMPN 5, SMPN 14, SMPN 10, SMPN 4, SDN 51, dan SDN 36.

"Penjemputan dilakukan di halte-halte yang berada di sepanjang rute. Ada kesepakatan dengan koordinatornya. Bus beroperasi dari SMP Madani dan kembali lagi ke SMP Madani setelah menyelesaikan perjalanan," jelasnya.

Dua Aksi Besar Disiapkan, FPMPH-S Desak Polda Sumbar Bersihkan Dugaan Mafia PETI

Mon, 06 Jul 2026 23:51:56 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Polisi Aktif Rawat Kebun Jagung Binaan

Fri, 03 Jul 2026 23:18:39 +0700

Pekanbaru – Komitmen Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui kegiatan perawatan rutin kebun jagung binaan yang berlokasi di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan turun langsung ke lahan untuk melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang saat ini memasuki fase menjelang panen. Dalam kegiatan tersebut, personel mengamati kondisi daun, batang, serta tongkol jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Dr. TEDDY KUSUMA, S.H,S.E,M.H,C.Med menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Implementasi nyata semangat Polisi Cinta Petani, di mana Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap kebun jagung binaan dapat terus memberikan hasil yang maksimal serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Asisten II Setda Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan El Nino

Mon, 29 Jun 2026 22:29:03 +0700

Bangkinang Kota,- Bupati Kampar yang di wakili oleh Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs.Muhammad.M.Si mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino melalui zoom meeting di Ruang Media Center (Gedung Asisten 2) Kantor Bupati Kampar, Senin (29/6).

Turut hadir dalam kegiatan ini di antarnya Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof.Drs.Muhammad Tito Karnavian.M.A.Ph.D, Para Kementerian terkait, Perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Syarifuddin, Plt. Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad.S.H.M.Hum, Perwakilan Kepala OPD terkait, Kepala BPS di wakili oleh Indah Pratiwi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.

Rakor pengendalian inflasi merupakan agenda rutin yang digelar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan seperti Kampar. Dalam kesempatan ini, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi El Nino, fenomena iklim global yang berpotensi memicu kekeringan, menurunkan produksi pangan dan meningkatkan risiko inflasi.

Drs. Muhammad, M.Si selaku Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan SDM hadir mewakili Bupati Kampar. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Kabupaten Kampar mendukung kebijakan nasional dengan langkah-langkah konkret di tingkat daerah. “Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari distribusi pangan, pengawasan harga, hingga kesiapan menghadapi dampak iklim ekstrem,” ujarnya.

Sosialisasi yang dirangkaikan dalam rakor ini menyoroti dampak El Nino terhadap sektor pertanian, perikanan, dan ketersediaan air bersih. Pemerintah pusat mengingatkan bahwa fenomena ini dapat menurunkan produksi beras dan komoditas pangan lainnya, sehingga perlu strategi mitigasi sejak dini.

Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh menteri Dalam Negeri, Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BUMN dan sektor swasta. “Fenomena El Nino bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.

Pemkab Kampar melalui Asisten II menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan melaksanakan pengendalian inflasi dan kesiapsiagaan El Nino, melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, menyiapkan program bantuan bagi masyarakat terdampak inflasi dan kekeringan serta mengoptimalkan peran gapoktan dan kelompok tani dalam menjaga ketahanan pangan.

Para peserta dari berbagai daerah menyampaikan laporan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Kampar, laporan yang disampaikan menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan data iklim, bantuan teknis, serta distribusi logistik pangan.

Dengan mengikuti rakor ini, Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dampak fenomena El Nino. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi bukti nyata bahwa tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada kesiapsiagaan menghadapi tantangan global yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Wabup Misharti Buka Kegiatan untuk Tingkatkan Kemandirian Ekonomi dan Edukasi Hukum Perempuan Kampar

Tue, 30 Jun 2026 22:28:14 +0700

Tambang, – Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi kaum perempuan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembukaan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disejalankan dengan Pelatihan Membuat Sabun Cuci Piring, bertempat di Aula Kecamatan Tambang, Selasa (30/07).

Acara resmi ini diinisiasi oleh Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) Kabupaten Kampar yang berkolaborasi erat dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. H. Misharti, S.Ag., M.Si. yang juga merupakan Ketua (Pusdatin Puanri) Kabupaten Kampar. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemahaman terhadap UU PKDRT sangat krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Beliau juga mengapresiasi inovasi pelatihan pembuatan sabun sebagai langkah strategis dalam mendongkrak ekonomi kreatif keluarga.

"Kemandirian finansial perempuan terbukti efektif menurunkan potensi stres emosional di dalam keluarga yang sering memicu tindakan kekerasan," tegas Wabup saat membuka acara.

Turut mendampingi Wakil Bupati di lokasi acara, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Drs. Edi Afrizal, M.Si. Dalam penyampaiannya, Kepala Dinas menekankan bahwa sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh, baik dari sisi psikologis, hukum, maupun finansial.

Untuk memastikan output yang maksimal, panitia penyelenggara menghadirkan para narasumber berkompeten di bidang hukum perlindungan perempuan dan praktisi wirausaha. Melalui sosialisasi dan pelatihan ini, para peserta yang didominasi oleh kaum ibu diharapkan tidak hanya melek hukum, tetapi juga pulang membawa keterampilan baru yang bernilai ekonomis tinggi.

Peran PKK Begitu Bermakna Bagi Wako Agung

Mon, 29 Jun 2026 22:27:20 +0700

PEKANBARU – Wali Kota (Wako)Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, mengapresiasi peran aktif Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru yang dinilainya selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Wako Agung saat menghadiri peringatan Hari Gerak PKK ke-54 di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026).

"PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mendukung percepatan pembangunan. Saya mengapresiasi PKK yang sangat aktif membantu pemerintah dan masyarakat. PKK juga menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyukseskan berbagai program," ujar Agung.

Pada momentum Hari Gerak PKK ke-54, Agung berharap PKK semakin dekat dengan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada pembinaan keluarga. Menurutnya, organisasi tersebut juga harus berkontribusi dalam menjaga lingkungan, merawat alam, serta menjadi pelopor kebersihan di Kota Pekanbaru.

"Harapannya, PKK semakin dekat dengan masyarakat, membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mempercepat pembangunan, menjaga lingkungan, serta menjadi pelopor kebersihan di Kota Pekanbaru," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wako Agung menjelaskan bahwa hadiah umrah bagi dua kader PKK merupakan bentuk apresiasi pribadi sebagai kepala daerah atas dedikasi para kader yang selama ini mengabdi untuk masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga tengah menyiapkan berbagai program penghargaan bagi masyarakat guna mendorong partisipasi dalam mendukung program pemerintah. Salah satunya melalui pemberian hadiah kepada wajib pajak dengan tingkat kepatuhan terbaik sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif mendukung program pemerintah, termasuk yang taat membayar pajak. Salah satu bentuk penghargaan yang sedang disiapkan adalah hadiah umrah dan bentuk apresiasi lainnya," jelasnya.

Agung juga meminta seluruh kader PKK ikut mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak ada anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah. Ia menyoroti masih adanya siswa yang belum dapat mengambil ijazah akibat terkendala tunggakan biaya pendidikan, sehingga memerlukan perhatian bersama, termasuk dari PKK dan Posyandu.

"Kami ingin seluruh elemen bergerak bersama untuk mewujudkan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru. PKK memiliki peran penting dalam memantau dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat," pungkasnya.

Wako Agung Nugroho Berangkatkan Dua Kader PKK Umroh sebagai Bentuk Apresiasi

Tue, 30 Jun 2026 22:26:41 +0700

PEKANBARU – Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, memberikan hadiah umroh kepada dua kader Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah.

Penghargaan tersebut diserahkan pada peringatan Hari Gerak PKK ke-54 Kota Pekanbaru yang digelar di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026). Dua kader yang diberangkatkan berasal dari dua kecamatan berbeda.

Wako Agung mengatakan, hadiah umroh diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada kader PKK yang selama ini aktif menjadi mitra pemerintah dan hadir langsung di tengah masyarakat.

"Salah satunya ini bentuk apresiasi terhadap kader PKK, yang mana kader PKK ini aktif dalam berbagai program pembangunan," kata Agung usai menyerahkan hadiah umroh.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh kader PKK untuk terus berkontribusi dalam menyukseskan program-program Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menurutnya, pemerintah kota juga akan terus memberikan penghargaan kepada kader-kader yang menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat.

"PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mendukung percepatan pembangunan. Kami mengapresiasi PKK yang sangat aktif membantu pemerintah dan masyarakat. PKK juga menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyukseskan berbagai program," ujarnya.

Salah seorang penerima hadiah umroh, kader TP PKK Kecamatan Tuah Madani, Ida Elfina, mengaku terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan hadiah tersebut.

"Saya tidak menyangka dapat hadiah umroh ini dari Bapak Wali Kota. Saya berterima kasih sekali atas hadiah ini," ucap perempuan berusia 53 tahun itu dengan mata berkaca-kaca.

Ida mengungkapkan dirinya telah aktif menjadi kader PKK sejak 2009. Selama bertahun-tahun, ia bersama kader lainnya menjalankan berbagai program pemerintah di lingkungan masyarakat.

"Masyaallah, saya sangat bahagia sekali, apalagi saya seorang single parent. Terima kasih, Bapak Wali Kota," tuturnya penuh haru.

Sekdaprov Riau Tekankan Peran Ayah dalam Mencetak Generasi Berkualitas

Mon, 29 Jun 2026 14:31:24 +0700

PEKANBARU – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Provinsi Riau tidak hanya menjadi ajang mengingat pentingnya keluarga sebagai fondasi bangsa. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengajak para ayah mengambil peran lebih besar dalam pengasuhan anak demi membangun keluarga yang semakin kuat.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, usai apel peringatan Harganas di Kantor Gubernur Riau, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan membangun generasi berkualitas tidak bisa hanya dibebankan kepada ibu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seorang ayah. Ia menilai ayah memiliki posisi strategis sebagai kepala keluarga yang menentukan arah pembinaan karakter anak. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kedekatan emosional yang dibangun bersama anak-anak.

"Ayah, peran anda di dalam rumah tangga bukan hanya sebagai mesin pencari materi, tugas anda tidak selesai saat mengirim uang belanja atau membayar biaya sekolah saja," ucap Syahrial.

Dalam amanatnya, Syahrial mengingatkan bahwa fenomena fatherless atau kurangnya kehadiran ayah menjadi ancaman yang harus dicegah sejak dini. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika seorang ayah hadir secara fisik di rumah, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak.

"Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena yang disebut fatherless country. Sebuah kondisi secara fisik ayah mereka ada di rumah, namun secara psikologis dan spiritual sosok ayah tersebut absen dari hidup anak. Anak-anak cenderung tumbuh kurang percaya diri dan rentan terpengaruh," tuturnya.

Menurutnya, anak yang kehilangan figur ayah cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Di tengah perkembangan teknologi, anak-anak juga menghadapi ancaman kecanduan gawai yang berpotensi membentuk pola pikir tanpa pendampingan dari keluarga.

Selain itu, berbagai persoalan sosial seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba hingga pergaulan bebas menjadi alarm bagi seluruh keluarga. Karena itu, rumah harus kembali menjadi tempat yang paling nyaman sehingga anak tidak mencari pelarian di lingkungan yang salah.

"Ke depan pendidikan anak tidak hanya bergantung kepada ibu. Peran ayah harus semakin kuat karena ayahlah yang memegang kendali sebagai kepala keluarga. Kehadiran ayah, mulai dari hal-hal besar hingga yang dianggap sepele, diharapkan menjadi solusi bagi anak dan menjadikan keluarga sebagai pondasi yang kuat untuk melahirkan bonus demografi yang berkualitas," kata Syahrial.

Ia juga mengajak para ayah untuk lebih banyak meluangkan waktu berdialog, mendengarkan, memeluk, dan menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak mereka. Pendampingan tersebut dinilai jauh lebih efektif dalam membangun karakter dibandingkan sekadar memberikan fasilitas materi.

Melalui peringatan Harganas ke-33 yang mengusung tema "Ayah Wajib Hadir" ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap muncul kesadaran bersama bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Dengan keterlibatan ayah yang semakin kuat, keluarga diyakini mampu menjadi benteng utama dalam melindungi anak sekaligus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Pemprov Riau Sebut Kinerja Polda Riau Jadi Modal Penting Dukung Iklim Investasi

Tue, 30 Jun 2026 14:29:37 +0700

PEKANBARU - Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Zulkifli Syukur hadir pada kegiatan Doa Bersama Lintas Agama peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Selasa (30/6/2026).

Pada momentum ini, Zulkifli Syukur menyebutkan, HUT Bhayangkara seharusnya menjadi penguat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Dirinya berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Lancang Kuning.

“Harapan kami, momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus hadir di tengah masyarakat. Pelayanan yang cepat, tepat, humanis, dan responsif terhadap setiap laporan warga harus terus ditingkatkan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi Polda dengan Pemprov Riau dan Forkopimda dalam menghadapi tantangan ke depan. Mulai dari pengamanan agenda nasional, penanganan karhutla, pemberantasan narkoba, hingga kejahatan siber.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Karena itu sinergi Polri dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh stakeholder harus semakin solid. Kami di Pemprov Riau siap mendukung penuh tugas-tugas kepolisian demi Riau yang aman, damai, dan kondusif,” tegas Zulkifli.

Zulkifli turut mengapresiasi kinerja Polda Riau yang dinilai aktif menjaga stabilitas daerah. Ia menyebut berbagai operasi yang digelar Polda Riau telah memberi rasa aman bagi masyarakat.

“Kami melihat Polda Riau cukup berhasil menjaga kamtibmas, menekan angka kriminalitas, dan aktif dalam penegakan hukum. Ini modal penting untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan di Riau,” ucapnya.

“Mari kita jadikan HUT Bhayangkara ke-80 ini sebagai momentum memperkuat kebersamaan. Polri kuat karena rakyat, rakyat aman karena Polri,” pungkasnya.