Pemkab Bengkalis Ikuti Rakor Penanggulangan Bencana Karhutla Bersama Kepala BNPB RI

BENGKALIS, halamannusantara.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Riau dan kabupaten/kota bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Letjen TNI Suharyanto dipimpin Gubernur Riau Syamsuar secara virtual Rabu, 7 Juni 2023. 

Bertempat di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, rakor itu diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, Waka Polres Bengkalis Kompol Faris Nur Sanjaya, Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Arh Sudiyono, Kasi Pidum Kejari Bengkalis Maruli Tua Johanes Sitanggang. 

Lalu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Bengkalis Hasbullah, Sekretaris Dinas Perhubungan Fahrizal, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Sarana Prasarana dan Penyelamatan Damkar Fauzan. 

Dikatakan Gubernur Riau Syamsuar, dilaksanakannya rakor itu guna menetapkan tugas dalam upaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga penanganannya, mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau. 

Dalam rakor yang diikuti kabupaten/kota se-Provinsi Riau itu, Syamsuar membeberkan situasi dan kondisi terkini karhutla di bumi Lancang Kuning. 

"Jumlah hotspot tertanggal 1 Januari hingga 5 Juni 2023 di Riau sebanyak 657 dengan luas lahan yang terbakar 473,58 hektar" pungkas Syamsuar. 

Guna antisipasi dini, Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat sejak 13 Februari dan berakhir 30 November 2023. Bahkan telah membentuk komando satgas. 

Sementara itu, Kepala BNPB RI dalam arahannya memerintahkan setiap daerah untuk tidak lengah, dengan membentuk satgas dan melakukan patroli secara rutin. 

"Biasakan memantau predisksi cuaca, titik panas dan tinggi muka air tanah gambut. Lalu identifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan udara. Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat," ujarnya.

Kemudian Kepala BNPB juga mengingatkan untuk meningkatkan koordinasi pantahelix agar penanganan karhutla efektif dan efisien. 

Terakhir Suharyanto meminta untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan agar menimbulkan efek jera. 

Usai mengikuti rakor tersebut, Andris Wasono menyebutkan Pemkab Bengkalis siap mengikuti arahan BNPB RI serta Gubernur Riau. 

Dikatakan Asisten 1 Setda Bengkalis itu, per 31 Mei 2023, hotspot karhutla di Negeri Junjungan sebanyak 128 titik. Dengan total 54 fire spot atau kejadian dan 248.89 hektar luas lahan yang terbakar. 

"Dengan kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengharapkan dukungan dan bantuan dari pusat, Pemprov Riau guna melakukan pencegahan dan penanganan bencana karhutla" lanjutnya. #DISKOMINFOTIK