Cegah Korupsi, Digitalisasi Jadi target Reformasi Birokrasi

PEKANBARU, halamannusantara.com - Korupsi menjadi salah satu tantangan bangsa yang terus diperangi. Bekerja sama dengan lima instansi yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK), digitalisasi dinilai menjadi salah satu upaya untuk memerangi korupsi di Indonesia.

“Digitalisasi jadi target reformasi birokrasi kami, sehingga demikian jika digitalisasi ini jalan, akan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait pencegahan korupsi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Ia mencontohkan dengan target prioritas Presiden yang menargetkan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog. Disebutkannya, beberapa kabupaten/kota telah membuktikan bahwa belanja melalui e-katalog menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran lebih transparan, terbuka, dan terukur.

Terdapat beberapa aksi PK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB. Beberapa diantaranya adalah penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Termasuk optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Saat ini kita juga mendorong SIPD menjadi aplikasi tunggal dalam rangka mengintegrasikan berbagai perencanaan keuangan daerah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menambahkan, pemberantasan korupsi tak hanya dilakukan saat menangkap koruptor. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana upaya pencegahan tersebut dilakukan. 

Meski demikian, keberhasilan ataupun kegagalan upaya pencegahan korupsi tersebut sangat bergantung pada komitmen setiap stakeholder terkait.

“Pencegahan korupsi jadi penting, terutama melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem. Lewat pencegahan maka tidak akan ada celah terjadinya korupsi dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara,” pungkas Firli.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. 

Kemudian, juga hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, serta para tamu undangan lainnya.