Pemko Pekanbaru Terus Maksimalkan Rancangan SPMB

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus berbenah dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal ini menjadi satu upaya untuk pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Pekanbaru. 

SPMB ini dirancang sebagai solusi konkret atas persoalan klasik penerimaan peserta didik yang selama ini masih menyisakan ketimpangan akses dan potensi anak putus sekolah. 

"SPMB ini sudah kita ekspose lebih awal. Setelah ini, sistemnya akan difinalisasi dan dikeluarkan melalui Surat Keputusan Wali Kota serta dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan," kata Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar ST MARch usai memimpin Rakor SPMB tahun 2026, Rabu (25/2/2026). 

Menurutnya, salah satu tujuan utama SPMB adalah menyelesaikan persoalan wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan mengakses sekolah negeri maupun sekolah swasta mitra pemerintah. 
Pemerintah Kota Pekanbaru ingin memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan zonasi atau daya tampung. 

Selama ini, Pemko Pekanbaru kerap melakukan sweeping untuk mendata anak-anak yang tidak tertampung sekolah, kemudian mengakomodasi mereka melalui penambahan rombongan belajar (rombel). Pola tersebut dinilai tidak efektif dan bersifat reaktif. 

"Dengan sistem ini, kita sudah buat simulasi. Harapannya, ketika dijalankan, seluruh anak bisa langsung terakomodir tanpa harus ada lagi proses penyisiran anak putus sekolah," jelasnya. 

SPMB akan mengakomodasi berbagai jalur penerimaan, mulai dari jalur domisili, jalur prestasi, hingga jalur afirmasi. Skema ini dirancang agar seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang proporsional sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

Markarius mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah, masih terdapat kekurangan rombongan belajar khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Disparitas antara jumlah lulusan sekolah dasar dan daya tampung SMP menjadi tantangan utama. 

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemko Pekanbaru membuka kerja sama dengan sekolah swasta. Hingga kini, tercatat sekitar 21 SMP swasta telah masuk dalam skema kemitraan, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. 

'Kita buka terus peluang kerja sama dengan sekolah swasta lainnya agar seluruh peserta didik bisa tertampung," ungkapnya. 

Ia menambahkan, menjawab kekhawatiran sebagian orang tua terkait kualitas sekolah swasta, pemerintah memastikan standar mutu tetap menjadi prioritas. Pemko Pekanbaru telah berkoordinasi dan mencapai kesepakatan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) untuk menjamin mutu sekolah-sekolah swasta yang menjadi mitra dalam program ini. 

"Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi orang tua yang anaknya nantinya ditempatkan di sekolah swasta terdekat. Insyaallah mutunya terjamin. Jadi orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya harus bersekolah di swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah," paparnya. 

Melalui pola SPMB ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan tidak ada lagi anak yang tercecer dari sistem pendidikan. "Sistem ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan upaya strategis menciptakan pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.