Pj Walikota Pimpin Apel Gabungan Pasca Libur Hari Raya Idulfitri

PEKANBARU, halamannusantara.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar apel gabungan pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H. Apel gabungan yang dilaksanakan di halaman Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Selasa (16/04/2024) pagi dipimpin langsung Penjabat Walikota Pekanbaru, Muflihun S.STP M.AP. 

Apel pagi itu diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Pemko Pekanbaru. 

“Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1445 H. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan kita saling bermaaf-maafan, saling mempererat tali silaturahmi, seluruh amal ibadah kita diterima dan selalu dalam naungan serta ridho Allah SWT," ujar Muflihun dalam apel gabungan pagi itu. 

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Pekanbaru ini menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan pengecekan kepada pegawai yang hadir maupun tidak pasca berakhirnya libur dan cuti Hari Raya Idulfitri. Dan memberikan sanksi tegas kepada pegawainya yang tidak hadir. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan pegawai. 

Pj Walikota Muflihun juga mengingatkan agar memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh OPD maupun pegawai dilingkungan Pemko Pekanbaru. 

"Kita juga mengajak seluruh jajaran dan ASN agar turut berperan aktif membantu menuntaskan program-program unggulan daerah maupun program nasional yang juga menjadi tanggungjawab bersama, seperti pengendalian inflasi daerah, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan persiapan pilkada tahun 2024," ucapnya. 

Dalam rangka menyambut Pilkada 2024, Muflihun juga mengajak perkuat persatuan, waspadai akan tersebarnya isu-isu yang tidak benar, adu domba, Jauhi politik sara, money politik, hoax, dan black campaign karena dapat berdampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Dan kepada ASN diimbau tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat.(Kominfo9/RD3)