Kanal

31 Ranperda Disepakati, Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kampar Pacu Regulasi untuk Percepatan Pembangunan 2027

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menyepakati sebanyak 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi hukum daerah, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan terencana, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dan Penyampaian Propemperda Tahun 2027. Rapat dihadiri Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT., bersama Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, turut dihadiri Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.H.I., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfan Azmi, ST., MT., Sunardi, serta 33 anggota DPRD Kabupaten Kampar. Senin (16/11/2026).

Dalam laporannya, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar Agus Candra dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa 31 Ranperda tersebut merupakan hasil pembahasan dan sinkronisasi antara Bapemperda DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kampar.

Ia menjelaskan, penyusunan Propemperda dilakukan melalui tahapan yang terukur, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi dengan OPD, sinkronisasi materi, hingga penetapan skala prioritas.

Menurutnya, Propemperda tidak boleh hanya menjadi daftar formalitas legislasi, melainkan harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab persoalan daerah, mendorong pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyusunannya juga memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah, RPJMD, serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Dari 31 Ranperda, Tiga Menjadi Agenda Wajib Tahunan, Dari total 31 Ranperda yang disepakati, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan, yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Selanjutnya, sebanyak 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Substansinya mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, hingga rencana pembentukan desa-desa baru.

Sembilan usulan pembentukan desa baru tersebut meliputi Desa Kasang Kulim Kecamatan Siak Hulu, Desa Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Pulau Belimbing Kecamatan Kuok, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Kampa, Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Kudu Kecamatan Tambang, Desa Sungai Genduong Jaya Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Kobuo Panjang Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Selain itu, usulan Pemerintah Kabupaten Kampar juga mencakup perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, lima Ranperda merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Kampar. Kelima regulasi tersebut menyangkut pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah serta sastra Kampar; penyelenggaraan keolahragaan; penyelenggaraan kesejahteraan sosial; fasilitasi kekayaan intelektual; serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bapemperda juga mengungkapkan sejumlah Ranperda yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada tahun 2027, di antaranya Ranperda tentang beasiswa daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, serta penyelenggaraan penghijauan.

Dalam proses penyusunannya, terdapat dua usulan Ranperda yang belum dapat dilanjutkan setelah melalui konsultasi dengan Bagian Hukum. Hal tersebut disebabkan perlunya penyesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta persoalan kewenangan pemerintah daerah.

Meski demikian, Propemperda Tahun 2027 tetap membuka ruang pengajuan Ranperda di luar daftar yang telah disepakati melalui mekanisme kumulatif terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di akhir penyampaian laporan, Bapemperda secara resmi menyerahkan daftar Propemperda Tahun 2027 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kampar untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah.

Kesepakatan 31 Ranperda ini menjadi pijakan penting bagi Kabupaten Kampar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih kuat melalui regulasi yang terarah. Tantangannya kini bukan hanya menyelesaikan pembentukan peraturan daerah, tetapi memastikan setiap regulasi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Kampar serta kesejahteraan masyarakat.

Ikuti Terus Riaupower

BERITA TERKAIT

BERITA TERPOPULER